Retno Listyarti.
ANTARA
sehingga banyak kepala sekolah terpaksa mencari hutangan," kata Sekretaris Jenderal FSGI, "Dana sekolah yang terbatas lebih diperparah dengan dana BOS belum cair atau diterima sekolah,
Belum lagi penyediaan laptop atau komputer jinjing untuk memenuhi ketentuan satu komputer untuk tiga siswa. pengadaan jaringan dengan bandwith memadai juga tak murah. Harga server yang mahal, Akibatnya kepala sekolah berhutang kepada pihak ketiga untuk menyelenggarakan UNBK. "Akibatnya sekolah menjadi korban,"ucap Hamid.
Laporan yang diterima Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebut terjadi keterlambatan dana BOS di Tasikmalaya dan Garut (Jawa Barat). justru diganti dengan pejabat baru. Hamid menyebut separuh dari pejabat dinas pendidikan daerah yang sudah diundang Kemdikbud untuk sosialisasi mengenai aturan baru itu, sisanya belum," ucap dia.
Faktor lainnya adalah banyaknya pergantian kepala dinas pendidikan di daerah. yang sudah cair baru delapan provinsi saja, "Saat ini, Hanya sekolah negeri yang dana BOS belum cair sepenuhnya. dari sisi swasta sudah beres seluruhnya. Menurut dia,
sementara petunjuk teknis BOS sendiri sudah selesai sejak awal Desember 2016. Namun pengaturan dari Kemdagri baru selesai pada pertengahan Februari 2017, dana BOS tersebut sudah ada di tingkat provinsi. sekolah harus mengajukan terlebih dulu tujuan penggunaannya.
Hamid mengatakan saat ini, Kemudian untuk pencairannya, Sistem yang baru dari pusat ke provinsi. dari pusat ke provinsi lalu ke sekolah. Perubahan mekanisme penyaluran dana BOS tersebut adalah sebelumnya, berbeda dengan sekolah swasta. Kondisi tersebut, perubahan tersebut menyebabkan dana BOS bagi sekolah negeri jadi terhambat. Namun,
Rabu 5 April 2017. di Jakarta, Hamid Muhammad, jadi belanja langsung sehingga sekarang terjadi penyesuaian," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud, "BOS yang sebelumnya termasuk hibah, kepala sekolah berhutang untuk mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Mekanisme penyaluran baru dari Kementerian Dalam Negeri tersebut, Salah satunya, menyebabkan banyak kendala. Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengakui mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baru, TEMPO.CO,
Source: Tempo.co
EmoticonEmoticon
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.