™ Kepsek Utang untuk Biayai UNBK Gara-gara Dana BOS Terlambat,

Jannet 23.04
 Gara-gara Dana BOS Terlambat, Kepsek Utang untuk Biayai UNBK
Laporan yang diterima Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebut sejumlah kepsek berhutang mengadakan laptop dan jaringan internet dalam UNBK.

TEMPO.CO, Jakarta -  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengakui mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baru, menyebabkan banyak kendala. Salah satunya, kepala sekolah berhutang untuk mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Mekanisme penyaluran baru dari Kementerian Dalam Negeri tersebut, "BOS yang sebelumnya termasuk hibah, jadi belanja langsung sehingga sekarang terjadi penyesuaian," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud, Hamid Muhammad, di Jakarta, Rabu 5 April 2017.

Namun, perubahan tersebut menyebabkan dana BOS bagi sekolah negeri jadi terhambat. Kondisi tersebut, berbeda dengan sekolah swasta. Perubahan mekanisme penyaluran dana BOS tersebut adalah sebelumnya, dari pusat ke provinsi lalu ke sekolah. Sistem yang baru dari pusat ke provinsi. Kemudian untuk pencairannya, sekolah harus mengajukan terlebih dulu tujuan penggunaannya.
Hamid mengatakan saat ini, dana BOS tersebut sudah ada di tingkat provinsi. Namun pengaturan dari Kemdagri baru selesai pada pertengahan Februari 2017, sementara petunjuk teknis BOS sendiri sudah selesai sejak awal Desember 2016.

Menurut dia, dari sisi swasta sudah beres seluruhnya. Hanya sekolah negeri yang dana BOS belum cair sepenuhnya. "Saat ini, yang sudah cair baru delapan provinsi saja, sisanya belum," ucap dia.
Faktor lainnya adalah banyaknya pergantian kepala dinas pendidikan di daerah. Hamid menyebut separuh dari pejabat dinas pendidikan daerah yang sudah diundang Kemdikbud untuk sosialisasi mengenai aturan baru itu, justru diganti dengan pejabat baru. "Akibatnya sekolah menjadi korban,"ucap Hamid.
Laporan yang diterima Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebut terjadi keterlambatan dana BOS di Tasikmalaya dan Garut (Jawa Barat). Akibatnya kepala sekolah berhutang kepada pihak ketiga untuk menyelenggarakan UNBK. Harga server yang mahal, pengadaan jaringan dengan bandwith memadai juga tak murah. Belum lagi penyediaan laptop atau komputer jinjing untuk memenuhi ketentuan satu komputer untuk tiga siswa.

"Dana sekolah yang terbatas lebih diperparah dengan dana BOS belum cair atau diterima sekolah, Retno Listyarti.
ANTARA
sehingga banyak kepala sekolah terpaksa mencari hutangan," kata Sekretaris Jenderal FSGI,


Source: Tempo.co

Artikel Terkait

EmoticonEmoticon

:)
:(
=(
^_^
:D
=D
=)D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
:ng

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.