PITO AGUSTIN RUDIANA
Sedangkan kemampuan literasi publik lemah,” kata Prabawa. “Pemerintah kelabakan menghadapi media sosial yang tak terkendali.
pemerintah pusat juga membuat nota kesepahaman dengan berbagai perguruan tinggi yang mempunyai program studi ilmu komunikasi. Selain itu, Hukum dan Hak Asasi Manusia diinstruksikan memperkokoh bela negara dengan mengidentifikasi persoalan perebutan sumber daya alam. Juga Kemenko Politik, mantan Presiden BJ Habbibie disebut pernah diajak diskusi soal itu. Salah satunya, Kemudian Kemenko Maritim diminta memantapkan ideologi Pancasila dengan melibatkan sembilan tokoh bangsa.
“Biar energi bangsa tidak habis mengurusi aksi-aksi beberapa bulan ini,” kata Prabawa.
Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diminta memperkokoh revolusi mental. Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri Prabawa Eka Susanta membeberkan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada tiga kementerian koordinator. Direktur Direktorat Bina Ideologi, peserta meminta Kementerian Dalam Negeri membuat regulasi yang memudahkan pembumian Pancasila untuk mencegah intoleransi berkembang. Dalam diskusi yang batal dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu,
“Pancasila bukan seremonial belaka,” ucapnya. dan aktualisasi Pancasila. sistemastisasi, Melainkan dengan cara kulturisasi, Sementara tokoh GMKI Pusat Firman Jaya Daeli mengusulkan membumikan Pancasila tidak dilakukan dengan pemaksaan.
Karena cara guru atau dosen mengajar itu out of date alias kuno,” kata Subkhi yang juga dosen mata kuliah kewargaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). anak-anak muda alergi pada Pancasila. “Selama ini,
menggunakan strategi baru dengan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui media sosial. Caranya, Pancasila perlu kembali digaungkan misalnya dengan kembali mengajarkannya kepada generasi muda. Aktivis Jaringan Islam Muda Muhammadiyah Subkhi Ridho berpendapat,
Karena ini negara berdasar hukum,” kata Munjid. "Bahkan tudingan kafir seharusnya tak ada di negeri yang bukan negara agama.
bukan eksklusif. Salah satunya dengan menempatkan Pancasila secara inklusif, agama berfungsi sebagai kritik sosial. menurut Munjid, Semestinya, Wajah agama di Indonesia pun dinilai mengeras karena agama digunakan menjadi alat melegitimasi kepentingan tertentu.
Padahal pasal tersebut merupakan pasal plastik yang mudah ditekuk berdasarkan kepentingan pihak yang berkuasa. orang gemar menggugat dengan menggunakan pasal-pasal penistaan agama apabila orang lain dinilai berseberangan dengan agamanya. Munjid melanjutkan, Akibatnya, Padahal persoalan bangsa tidak hanya berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan saja.
9 Februari 2017. Kamis, juga keadilan sosial,” kata Munjid dalam Seminar Dies Natalis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ke-67 bertema “Berdamailah dengan Semua Ciptaan” di auditorium Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta, kerakyatan, persatuan, Lupa kalau ada kemanusian, “Orang disibukan hanya pada sila pertama.
yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Achmad Munjid mengatakan pembahasan Pancasila hanya berhenti pada sila pertama, terjadi karena bangsa Indonesia memahami Pancasila secara sempit. termasuk di Yogyakarta, juga tindakan anarkis yang dilatarbelakangi intoleransi di beberapa daerah di Indonesia, tudingan kafir, Yogyakarta - Kasus penistaan agama, TEMPO.CO,
Source: Tempo.co
EmoticonEmoticon
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.