TEMPO.CO, Yogyakarta – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir akan mengusulkan pemberian dua opsi kepada dosen dan pegawai perguruan tinggi negeri (PTN) yang terlibat gerakan. Sebab, organisasi tersebut telah dibubarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mendasarkan Perpu Nomer 2 Tahun 2017 yang dikeluarkan Presiden.
“Silakan keluar dari HTI dan tetap jadi PNS. Kalau tetap ingin di situ (HTI) harus keluar dari PNS,” kata usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara Kongres Pancasila IX di halaman Balairung Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sabtu, 22 Juli 2017.
Opsi tersebut penting karena, menurut Nasir, dosen dan pegawai tersebut adalah warga negara Indonesia. Dengan demikian mereka yang terlibat organisasi yang telah dibubarkan harus dibina.
Sedangkan untuk menjamin dan memastikan dosen dan pegawai yang memilih opsi tetap menjadi PNS dengan meninggalkan HTI, Nasir menyerahkan kepada rektor, dekan dan petinggi lainnya di kampus.“Mereka yang mengawasi. Aktivitasnya bagaimana,” kata Nasir.
Dua opsi tersebut, lanjut Nasir, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Usulan dua opsi tersebut akan disampaikan Nasir pada 26 Juli 2017. “Saya akan mengumpulkan seluruh rektor di Indonesia. Insya-Allah tanggal 26,” kata Nasir.
Sedangkan terhadap dosen dan pegawai di perguruan tinggi swasta, menurut Nasir, juga akan diberikan opsi yang sama. Hanya saja perlu dibuatkan regulasi yang berbeda mengingat bukan merupakan pegawai negeri dengan melibatkan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). “Misalnya kalau tidak loyal terhadap negara harus bagaimana,” kata Nasir.
Rektor UGM Panut Mulyono menyatakan hingga saat ini belum mempunyai data nama-nama dosen, pegawai maupun mahasiswa yang diindikasikan terlibat HTI. “Belum dapat list-nya,” kata Panut.
Panut belum memberikan sikap terhadap dosen, pegawai, dan mahasiswa yang terlibat. Dia menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan Menristekdikti usai pertemuan 26 Juli 2017 mendatang. Harus seperti apa,” kata Panut.
PITO AGUSTIN RUDIANA “Kami akan mengikuti aturan.
Source: Tempo.co
Artikel Terkait
™ Polisi Sebut Keributan di Rutan Sialang Dipicu Provokasi NarapidanaPolisi sebut keributan di Rutan Sialang dipicu provokasi narapidana. Ada beberapa napi yang hendak dipindah, memprovoka
™ KPK: Kami Bisa Buktikan Pemeriksaan Dilakukan ProfesionalMereka menyampaikan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan KPK saat proses pemeriksaan tersangka. Kamis (6/7). Band
™ SD di Madiun Hanya Punya 3 Siswa BaruIlustrasi siswa SD (Foto: Ridho Robby/kumparan)dan kelas 6 ada 16 siswa. kelas 5 ada 12 siswa, kelas 4 ada 6 siswa, kel
™ Viral Kisah Pak Joko Diminta Ganti Rugi Rp 7 Juta karena Tabrak VixionMasalah ganti rugi Joko selesai. (Foto: Facebook Akasi Whitesnail)yang penting bisa jalan motornya," ucapnya. &qu
EmoticonEmoticon
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.